Putusanpengadilan agama/mahkamah syari’ah atas permohonan cerai talak sebagai berikut : Ø : Permohonan dikabulkan. Apabila termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut. Ø : Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut. ØDitulis oleh Super User on 20 September 2022. Dilihat 1371 Upaya Hukum Banding Sebagai Solusi Perdamaian atas Putusan Cerai Gugat yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Wahita Damayanti, A. Pendahuluan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai UUD NRI Tahun 1945 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara perdata tertentu di tingkat pertama bagi pencari keadilan beragama Islam yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama tersebut ialah memeriksa sengketa perkawinan, salah satunya perkara cerai gugat. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian bagi para pihak yang bercerai di Pengadilan menjadi penting ditempuh guna mencapai tujuan perkawinan itu sendiri dan menekan angka perceraian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengusahakan penyelesaian perkara secara damai. UU No. 7 Tahun 1989 juga menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai pedoman melaksanakan mediasi, sehingga pada praktiknya, sebelum pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim berlangsung, guna mencapai perdamaian ditempuh proses mediasi. Download File Selengkapnya Berikutadalah beberapa Putusan Mahkamah Agung terkait eksepsi obscuur libel: Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: “ Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah terebut. PutusanPraperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus
NikitaMirzani mengetahui Dipo Latief masih mengajukan banding sampai kasasi putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke
Peran Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA) - Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU